SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menorehkan prestasi di bidang pelayanan publik. Kali ini, Pemkab Kotim meraih predikat Optimal dengan nilai terbaik dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tingkat Kalimantan Tengah Tahun 2025.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Piagam Penghargaan Nomor W.17-UM.01.01-263 yang ditandatangani Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, pada 23 Juli 2026.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas konsistensi Pemkab Kotim dalam menyediakan layanan dokumentasi dan informasi produk hukum yang mudah diakses masyarakat.
Baca Juga: Kasus ISPA di Kotim Naik 87 dalam Sepekan, Balita Jadi Korban Terbanyak
Kepala Bagian Hukum Setda Kotim, Pintar Simbolon, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah dalam membangun sistem pengelolaan dokumen hukum yang tertib, akurat, dan terus diperbarui. Menurutnya, JDIH tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan peraturan, tetapi juga menjadi sarana pelayanan informasi hukum bagi masyarakat.
"Penghargaan ini bukan sekadar keberhasilan mengelola situs JDIH, tetapi merupakan pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap, dan dapat dipercaya oleh masyarakat," ujarnya.
Ia menegaskan, predikat Optimal menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan, mulai dari kelengkapan dokumen, pembaruan status peraturan, hingga penguatan sistem dan keamanan data. Dengan demikian, setiap produk hukum daerah dapat diakses secara resmi dan memberikan kepastian informasi kepada masyarakat.
Baca Juga: Krisis Air Bersih, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Mulai Salurkan Bantuan ke Desa-Desa
Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, turut mengapresiasi kinerja Bagian Hukum Setda Kotim beserta seluruh perangkat daerah yang berkontribusi dalam pencapaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini harus menjadi penyemangat untuk terus memperkuat transparansi pemerintahan, kepastian hukum, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ke depan, Pemkab Kotim berkomitmen mempertahankan kualitas pengelolaan JDIH melalui pembaruan dokumen hukum secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan inovasi layanan agar informasi hukum daerah semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. (yn/fm)
Editor : Farid Mahliyannor