SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kotawaringin Timur mengusulkan Pemerintah Kabupaten Kotim menerapkan sistem reward and punishment (penghargaan dan hukuman) bagi seluruh organisasi perangkat daerah (SOPD).
Kebijakan itu dinilai perlu untuk menggenjot kinerja birokrasi sekaligus memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan terukur.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim Muhammad Abadi mengatakan setiap program dan anggaran harus memiliki indikator kinerja yang jelas sejak awal. Evaluasi dilakukan setiap triwulan dengan mengukur ketepatan perencanaan, sasaran, pelaksanaan, hingga pelaporan.
Baca Juga: Warga Bulik Timur Kini Bisa Mengurus Dokumen Kependudukan di Kantor Kecamatan
"Kegiatan dan anggaran harus dijadwalkan dengan tolok ukur yang jelas setiap triwulan. Seluruh pelaksanaannya harus dievaluasi agar diketahui apakah perencanaan, sasaran, pelaksanaan, dan pelaporannya sudah sesuai ketentuan," ujarnya dalam rapat paripurna DPRD.
Menurut Abadi, hasil evaluasi tidak boleh berhenti sebagai laporan administrasi. Pemerintah daerah perlu memberikan penghargaan kepada SOPD dengan kinerja terbaik dan menjatuhkan sanksi kepada perangkat daerah yang gagal memenuhi target.
"Kami mengusulkan agar hasil evaluasi akhir diberikan reward bagi SOPD terbaik peringkat satu sampai lima, serta punishment bagi SOPD yang tidak memenuhi ketentuan," tegasnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Minta PLN Maksimalkan Potensi Kelistrikan Daerah
PKB menilai mekanisme tersebut dapat mendorong budaya kerja yang lebih kompetitif, memperkuat disiplin aparatur, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
“Dengan begitu, setiap program pemerintah diharapkan benar-benar berdampak bagi masyarakat Kotawaringin Timur,” tandasnya. (ang/fm)
Editor : Farid Mahliyannor