SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur (BPS Kotim) terus menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sejumlah warga menolak didata karena terpengaruh informasi yang simpang siur di media sosial, termasuk anggapan bahwa data sensus akan digunakan pemerintah untuk menaikkan tarif pajak.
Kepala BPS Kotim Eddy Surahman menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Menurutnya, Sensus Ekonomi merupakan program nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret struktur sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya setelah pandemi, dan tidak berkaitan dengan perpajakan.
"Kami perlu tekankan sekali lagi, pendataan sensus ekonomi ini tidak ada kaitannya dengan pajak ataupun hal-hal lainnya. Ini murni program sepuluh tahun sekali untuk melihat struktur sosial dan ekonomi masyarakat pasca-pandemi," ujar Eddy.
Eddy mengakui masih ada laporan penolakan terhadap petugas sensus di lapangan yang diterima setiap pekan. Namun, ia menegaskan jumlah masyarakat yang menerima kehadiran petugas jauh lebih banyak dibandingkan yang menolak.
Untuk mengatasi kendala tersebut, BPS Kotim menerapkan strategi dengan menunda pendataan di rumah warga yang menolak. Langkah itu dilakukan agar petugas dapat tetap melanjutkan pendataan di lokasi lain tanpa kehilangan banyak waktu.
Rumah yang belum bersedia didata akan kembali dikunjungi melalui pendekatan yang lebih persuasif dan humanis agar masyarakat memahami tujuan serta manfaat sensus.
Eddy juga menegaskan bahwa kerahasiaan data responden dijamin sesuai amanat undang-undang. Data yang dikumpulkan dilindungi secara ketat dan hanya disajikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk data makro atau agregat, bukan data individu.
Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, BPS Kotim menjadikan jajaran pimpinan daerah sebagai teladan dalam pelaksanaan sensus. Petugas telah mendata Wakil Bupati Kotim bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), setelah sebelumnya Bupati Kotim Halikinnor lebih dahulu mengikuti pendataan.
"Pak Bupati dan Ibu Wabup sudah didata, beberapa Forkopimda juga sudah. Informasi yang disampaikan lengkap dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Kami harap ini meningkatkan kepercayaan masyarakat," tuturnya.
Meski target jumlah rumah tangga di Kotawaringin Timur terus berubah seiring ditemukannya kepala keluarga baru di lapangan, BPS Kotim tetap optimistis program nasional tersebut berjalan sesuai rencana. Eddy menargetkan seluruh proses pendataan di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat rampung dalam waktu kurang dari dua bulan ke depan. (yn/yit)
Editor : Heru Prayitno