SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Namun di balik capaian tersebut, Bupati Kotim Halikinnor menegaskan masih ada sejumlah tantangan pembangunan yang harus menjadi perhatian bersama, terutama persoalan pengangguran dan kemiskinan.
Menurut Halikinnor, raihan WTP merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Meski demikian, penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Prestasi ini menjadi semangat bagi kita semua, baik eksekutif, legislatif maupun para pemangku kepentingan untuk saling mengingatkan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya saat menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kotim.
Ia mengatakan, berbagai perubahan regulasi, sistem pengawasan, serta aplikasi pengelolaan keuangan daerah menuntut pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan penyesuaian agar tata kelola keuangan tetap berjalan sesuai ketentuan.
Halikinnor juga mengapresiasi berbagai masukan, saran, dan kritik yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari capaian administrasi dan laporan keuangan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Muara dari pelaksanaan APBD adalah kesejahteraan dan pembangunan yang berkeadilan. Itu yang harus terus kita perjuangkan bersama,” tambahnya.
Menurut Halikinnor, hingga saat ini masih terdapat sejumlah indikator pembangunan yang memerlukan perhatian serius. Selain pengangguran dan kemiskinan, pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta menekan ketimpangan pendapatan atau gini ratio.
Ia mengakui bahwa upaya tersebut tidak mudah dilakukan, terutama di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi dalam beberapa tahun terakhir.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan program-program prioritas yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, dan perluasan kesempatan kerja guna meningkatkan kesejahteraan warga.
“Permasalahan pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan gini ratio harus kita prioritaskan perbaikannya setiap tahun. Karena itu, pemerintah dan DPRD harus terus bersinergi dan berkolaborasi agar pembangunan yang dilakukan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Halikinnor. (ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko