SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Fenomena “melambai” atau yang kerap disebut “boti” yang belakangan ramai diperbincangkan di kalangan pelajar mendapat perhatian DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
DPRD menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele dan perlu disikapi melalui langkah pembinaan yang melibatkan berbagai pihak.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, mengatakan pihaknya sebelumnya juga menerima laporan terkait konten di media sosial yang dinilai mengarah pada penyimpangan perilaku seksual di kalangan remaja.
“Beberapa waktu lalu kami juga menerima laporan terkait media sosial yang mengarah pada penyimpangan seksual. Ini harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga orang tua, bagaimana menjaga dan mendidik anak-anak agar tidak salah jalan,” ujarnya, Selasa (2/6).
Menurut Riskon, perkembangan teknologi informasi dan media sosial saat ini memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir maupun perilaku generasi muda. Karena itu, pengawasan serta pembinaan terhadap remaja perlu terus diperkuat agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh berbagai konten negatif yang beredar di dunia digital.
Ia menegaskan bahwa perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma sosial, agama, maupun ketentuan hukum harus dicegah melalui pendekatan edukatif yang berkesinambungan.
“Karena baik secara hukum perundang-undangan maupun hukum keagamaan, itu memang sudah menyimpang,” katanya.
Riskon menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Kotim sebenarnya telah memiliki sejumlah program pembinaan remaja yang dijalankan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Salah satunya adalah program Duta Remaja Sehat yang bertujuan memberikan edukasi dan pembinaan kepada generasi muda.
Namun demikian, ia menilai program-program tersebut perlu mendapatkan dukungan yang lebih besar agar mampu menjangkau lebih banyak kalangan remaja.
“Pemerintah daerah sebenarnya sudah punya program-program keremajaan. Program seperti Duta Remaja Sehat harus lebih didukung dan diperkuat,” terangnya.
Meski saat ini pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, Riskon menegaskan bahwa upaya pembinaan remaja tidak boleh dikurangi. Ia mendorong pemerintah daerah untuk mencari alternatif dukungan, termasuk menggandeng pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan. Kalau bisa, kita gandeng pihak swasta karena banyak perusahaan yang memiliki program CSR untuk mendukung kegiatan-kegiatan positif,” tegasnya.
Ia berharap pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat menekan berbagai persoalan sosial di kalangan remaja sekaligus membentuk karakter generasi muda yang lebih kuat, sehat, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif, baik di lingkungan sekitar maupun di media sosial.
“Kita ingin generasi muda Kotim tumbuh menjadi generasi yang berkualitas, memiliki karakter yang baik, dan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara positif,” pungkasnya. (ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko