SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan pangan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Kepala Perum Bulog Cabang Kotawaringin Timur, Muhammad Azwar Fuad, mengatakan kenaikan BBM berdampak pada meningkatnya biaya distribusi bantuan hingga ke pelosok.
“Yang pasti ada kendala karena asosiasi angkutan dan sopir truk meminta penyesuaian biaya operasional akibat sulit mendapatkan BBM,” ucapnya, Senin (11/5).
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan biaya operasional distribusi menjadi lebih besar dibanding sebelumnya.
Meski demikian, Bulog tetap berkomitmen menjalankan penyaluran sesuai kontrak yang telah disepakati bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebelum kenaikan harga BBM terjadi.
“Karena kontraknya sudah berjalan sebelum kenaikan BBM, Bulog tetap harus menyalurkan bantuan sampai ke desa dengan harga yang sudah disepakati,” ungkapnya.
Fuad menjelaskan, tambahan biaya distribusi tersebut menjadi risiko yang harus ditanggung Bulog pada tahap penyaluran saat ini.
Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait kemungkinan penyesuaian ongkos distribusi untuk penyaluran tahap berikutnya.
“Untuk kontrak yang sudah berjalan tetap kami selesaikan. Kemungkinan penyesuaian ongkos baru dibahas untuk tahap selanjutnya karena situasinya sudah berubah,” jelasnya.
Diketahui, penyaluran KHBS diperkirakan mulai berjalan pada Mei 2026 dan direncanakan akan diluncurkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah di Kotim.
Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) di Kotim yang telah dinyatakan layak menerima bantuan setelah melalui proses seleksi dan validasi mencapai 17.026 kepala keluarga (KK).
Penerima manfaat tersebut merupakan masyarakat kategori desil 1 hingga desil 10 dan bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) agar bantuan tidak diterima ganda.
Setiap KPM nantinya akan menerima bantuan berupa 5 kilogram beras premium, 2 liter minyak goreng premium, dan 1 kilogram gula pasir premium.
Ia menambahkan, secara teknis Bulog hanya bertugas menyiapkan komoditas dan mendistribusikannya hingga ke desa, sedangkan pengaturan biaya distribusi berada di tingkat Bulog provinsi.
Meski menghadapi tantangan akibat kenaikan BBM, Bulog memastikan stok bantuan KHBS telah tersedia dan siap disalurkan kapan saja setelah ada instruksi resmi dari pemerintah daerah.
“Pada prinsipnya, ketika sudah berkontrak kami tetap berkomitmen menyelesaikan penyaluran bantuan sampai ke desa,” pungkasnya. (ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko