SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mempercepat strategi anggaran menghadapi dua ancaman sekaligus, yakni kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi dan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat musim kemarau panjang.
Bupati Kotim, Halikinnor, menegaskan kenaikan harga BBM berdampak langsung terhadap operasional pemerintah daerah karena membuat kebutuhan anggaran membengkak.
Menurutnya, dengan anggaran yang sama, jumlah BBM yang diperoleh kini jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya.
“Dulu dengan anggaran tertentu kita bisa dapat 100 liter, sekarang hanya sekitar 50 sampai 30 liter. Dengan kondisi ini otomatis terjadi pembengkakan anggaran. Karena itu pembahasan APBD Perubahan akan kita percepat agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini,” ucap Halikinnor, Sabtu (25/4).
Ia menyebut pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan efisiensi anggaran. Namun, kenaikan BBM semakin menambah beban biaya operasional.
“Kita sudah efisiensi sebelumnya, sekarang ditambah lagi dengan kenaikan BBM tentu semakin membebani. Tapi kita tetap berkomitmen mengelola anggaran semaksimal mungkin,” jelasnya.
Selain faktor nasional, Halikinnor menilai kondisi global turut memengaruhi kenaikan harga energi, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah.
Ia berharap ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel tidak berkepanjangan karena dapat berdampak terhadap jalur perdagangan energi dunia di Selat Hormuz.
“Kita berharap kondisi ini tidak berkepanjangan, karena sangat berpengaruh terhadap harga energi global yang akhirnya berdampak sampai ke daerah,” tuturnya.
Untuk mengantisipasi hal itu, Halikinnor telah menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar mempercepat pembahasan APBD Perubahan.
Selain persoalan ekonomi, Kotim juga dihadapkan pada ancaman kemarau panjang berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Halikinnor menyebut musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung selama empat hingga enam bulan dan menjadi salah satu yang terpanas dalam beberapa dekade terakhir.
“Kalau kemarau, yang pertama kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kemudian kekeringan dan kesulitan air bersih,” ujar Halikinnor.
Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyiapkan rencana aksi lengkap beserta kebutuhan anggaran masing-masing.
Pemkab Kotim kini memprioritaskan kesiapan menghadapi dampak kemarau, mulai dari penanganan karhutla, penyediaan air bersih, hingga layanan kesehatan.
“Paling tidak dengan persiapan yang matang, kita bisa melakukan penanganan semaksimal mungkin, termasuk untuk air bersih, kesehatan, dan dampak lainnya,” tutupnya. (ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko