SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per 18 April 2026 mulai memicu kekhawatiran di daerah. DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengingatkan potensi lonjakan harga kebutuhan pokok jika kondisi ini tidak segera diantisipasi.
Anggota Komisi II DPRD Kotim, Hendra Sia, menegaskan bahwa dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan di sektor transportasi, tetapi juga merambat ke biaya distribusi dan produksi barang.
“Efeknya pasti ke harga kebutuhan pokok. Karena biaya distribusi naik, otomatis harga di tingkat konsumen juga bisa ikut terdorong,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).
Berdasarkan data PT Pertamina (Persero) wilayah Kalimantan Tengah, sejumlah BBM nonsubsidi mengalami kenaikan tajam. Harga Pertamax Turbo kini mencapai Rp19.850 per liter dari sebelumnya sekitar Rp13.350. Sementara Dexlite naik menjadi Rp24.150 dari Rp14.500, dan Pertamina Dex menjadi Rp24.450 dari sebelumnya sekitar Rp14.800.
Di sisi lain, BBM bersubsidi masih bertahan. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter, solar subsidi Rp6.800, serta Pertamax berada di kisaran Rp12.600 per liter.
Hendra menilai, dampak kenaikan ini akan lebih terasa di wilayah pelosok yang jauh dari pusat kota, karena biaya distribusi barang yang lebih tinggi.
“Khususnya di daerah yang jauh dari pusat kota, dampaknya akan lebih besar. Ini tentu memberatkan masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti sektor nelayan dan petani yang sangat bergantung pada BBM untuk aktivitas sehari-hari. Kenaikan harga dinilai berpotensi menekan biaya produksi mereka.
“Nelayan dan petani pasti terdampak. BBM adalah kebutuhan utama mereka untuk beroperasi,” tambahnya.
Selain itu, Hendra mengungkapkan bahwa sebelum kenaikan BBM, sejumlah komoditas di Kotim sudah lebih dulu mengalami kenaikan harga. Salah satunya bahan plastik yang sempat melonjak hingga 100–150 persen, memaksa pelaku UMKM menyesuaikan harga jual.
“Kalau tidak diantisipasi, ini bisa menjadi momentum kenaikan harga kebutuhan pokok secara lebih luas,” tegasnya.
Ia pun meminta pemerintah daerah segera menyiapkan langkah antisipatif, terutama dalam menjaga stabilitas sektor transportasi dan distribusi agar tidak berdampak langsung ke harga pasar.
Tak hanya itu, pengawasan distribusi BBM—terutama subsidi—juga diminta diperketat agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Kami minta pengawasan diperketat agar tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi ini,” pungkasnya.
Sementara itu, dampak kenaikan harga BBM mulai dirasakan masyarakat. Salah seorang pengguna Pertamax Turbo di Sampit, Andi (37), mengaku kini harus lebih cermat mengatur pengeluaran.
“Sekarang terasa sekali bedanya. Dulu masih bisa rutin isi, sekarang harus lebih hemat dan hitung-hitungan,” katanya. (ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko