Pemkab Kotawaringin Barat Minta Pusat Ikut Tangani Karhutla

Koko Sulistyo • Dipublikasikan Senin, 12 Oktober 2026 | 18:56 WIB
Api mengepung Taman Nasional Tanjung Puting di Kotawaringin Barat dari dua arah.  (ist)
Api mengepung Taman Nasional Tanjung Puting di Kotawaringin Barat dari dua arah. (ist)

 

PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) meminta pemerintah pusat memberikan bantuan lebih besar untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan penyangga Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP). Dampak kabut asap yang menyelimuti wilayah Kobar kian mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas warga.

Bupati Kobar Hj. Nurhidayah mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Pemkab Kobar juga telah berkoordinasi dengan Balai TNTP untuk menyusun langkah penanganan darurat.

Menurutnya, upaya saat ini harus difokuskan pada pengendalian api dan penanganan kabut asap, bukan saling menyalahkan. Kekompakan seluruh pihak dinilai penting untuk mengatasi kondisi yang semakin mengkhawatirkan.

"Dalam kondisi sekarang, kita tidak bisa lagi saling menyalahkan. Yang terpenting adalah bagaimana menjaga daerah kita tetap aman dan asap tidak lagi mengganggu. Kita harus bergerak bersama, butuh kekompakan penuh untuk mengendalikan karhutla," tegasnya.

Nurhidayah menilai, meski tim daerah telah dikerahkan ke sejumlah titik krusial, penanganan karhutla masih membutuhkan dukungan tambahan dari pemerintah pusat, terutama untuk wilayah Kobar dan Kalimantan Tengah.

Dia juga mengaku telah menerima informasi mengenai rencana kunjungan kerja Menteri Kehutanan ke Pangkalan Bun dalam waktu dekat. Kunjungan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan merumuskan kebijakan strategis yang tepat sasaran.

Nurhidayah menjelaskan, Pemkab Kobar tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional. Karena itu, diperlukan peran pemerintah pusat untuk menangani dampak karhutla yang telah mengganggu berbagai sektor, termasuk kesehatan masyarakat dan pelayanan publik.

"Kami sangat berharap pemerintah pusat turun tangan membantu. Kondisi ini tidak bisa dianggap remeh atau biasa saja karena dampaknya sudah sangat mengganggu kesehatan masyarakat dan pelayanan publik," pungkasnya. (tyo/yit)

 

 

Editor : Heru Prayitno
kotawaringin barat tntp karhutla