PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) meminta efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 tidak mengurangi anggaran untuk pelayanan publik dan pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kobar Ali Rahmat mengatakan, keterbatasan fiskal daerah memang menuntut adanya efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Namun, efisiensi tidak semestinya dimaknai sebatas pemotongan anggaran.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih selektif menentukan belanja yang dapat dikurangi, terutama kegiatan yang tidak produktif, tidak memberikan nilai tambah, dan berpotensi menimbulkan pemborosan.
“Yang harus dikurangi terlebih dahulu adalah belanja yang tidak produktif, kegiatan yang tidak memiliki nilai tambah, pemborosan serta program yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ali Rahmat dalam penyampaian pandangan Fraksi Gerindra baru-baru ini.
Diketahui, belanja daerah Kobar Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1.430.016.235.000. Fraksi Gerindra meminta anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian utama.
Sektor yang dinilai perlu diprioritaskan antara lain pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, penguatan ekonomi masyarakat, serta program penciptaan lapangan kerja.
Ali Rahmat menegaskan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah harus diikuti kebijakan belanja yang terarah dan berbasis manfaat. Setiap program yang mendapat alokasi anggaran diharapkan memiliki dampak yang jelas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kobar.
Karena itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan lebih rinci mengenai komposisi belanja daerah. Terutama perbandingan anggaran yang diarahkan untuk pelayanan publik dan pembangunan dengan belanja operasional pemerintahan.
Pendekatan berbasis prioritas dan hasil tersebut sebelumnya juga menjadi bagian dari pembahasan anggaran daerah bersama DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). (sam/yit)
Editor : Heru Prayitno