PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com - Berada di garis depan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat para relawan menghadapi berbagai risiko saat bertugas.
Karena itu, perlindungan terhadap mereka tidak hanya menyangkut peralatan di lapangan, tetapi juga jaminan sosial ketika risiko kecelakaan maupun kematian terjadi.
Perlindungan tersebut kini diperkuat melalui kolaborasi dunia usaha, BPJS Ketenagakerjaan, dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun Sosialisasikan Manfaat Program dan Dorong Kepesertaan BUMDes
Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), PT Mitra Permata Waringin memberikan dukungan pembiayaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Relawan Penanggulangan Karhutla Kabupaten Kobar.
Kepesertaan tersebut kemudian diserahkan secara simbolis kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kobar.
Langkah ini menjadi bentuk dukungan perusahaan terhadap relawan yang selama ini terlibat langsung dalam pencegahan maupun penanggulangan karhutla.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun Nurul Indahyati mengapresiasi dukungan PT Mitra Permata Waringin tersebut.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun Gandeng Penerima Manfaat Melalui Program PEKA
Menurutnya, perlindungan jaminan sosial penting diberikan kepada relawan karena aktivitas mereka memiliki risiko kecelakaan maupun risiko lainnya.
“Melalui dukungan CSR dari PT Mitra Permata Waringin, para relawan Karhutla dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap para relawan yang berada di garis depan dalam penanggulangan Karhutla,” ujar Nurul.
Relawan Dilindungi JKK dan JKM
Nurul menjelaskan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Dengan perlindungan tersebut, para relawan diharapkan dapat menjalankan tugas dengan lebih aman ketika berada di lapangan. Di sisi lain, keluarga juga mendapatkan kepastian perlindungan apabila terjadi risiko yang tidak diharapkan.
Baca Juga: Gandeng PT Pos Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun Akuisisi Kepesertaan Driver SIDA Kurir
Penyerahan kepesertaan kepada BPBD Kobar sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam membangun ekosistem perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat yang menjalankan aktivitas berisiko.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Faizal Rachman pada kesempatan berbeda turut mengapresiasi kontribusi PT Mitra Permata Waringin melalui program CSR tersebut.
“Kolaborasi dunia usaha, pemerintah daerah, dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi langkah nyata dalam memperluas perlindungan jaminan sosial. Kami berharap dukungan melalui CSR seperti ini terus berkembang, sehingga semakin banyak pekerja dan kelompok masyarakat yang memiliki risiko dapat terlindungi,” ujar Faizal.
Menurutnya, keterlibatan dunia usaha melalui program CSR dapat menjadi salah satu cara memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja maupun kelompok masyarakat yang menghadapi risiko dalam menjalankan aktivitasnya.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Bantuan Sepatu Boots dan Santunan JKM bagi Relawan Karhutla di Kobar
“Harapannya, kolaborasi seperti ini dapat terus dikembangkan sehingga semakin banyak pekerja dan kelompok masyarakat yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan ini bukan hanya memberikan rasa aman bagi pekerja, tetapi juga memberikan manfaat bagi keluarga mereka,” tambahnya.
Melalui dukungan tersebut, perlindungan bagi Relawan Penanggulangan Karhutla Kobar diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama menciptakan aktivitas kerja yang lebih aman sekaligus memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang berkontribusi dalam penanggulangan bencana.
BPJS Ketenagakerjaan juga terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas kepesertaan serta memastikan semakin banyak pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. (*)
Editor : Slamet Harmoko