PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com – DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengawal dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk melalui pembahasan Belanja Tidak Terduga (BTT) bersama Pemerintah Kabupaten Kobar.
Ketua DPRD Kobar Mulyadin mengatakan, Pemkab dan DPRD turut membahas kebutuhan anggaran penanganan karhutla, termasuk mengusulkan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung penanganan karhutla agar lebih maksimal.
Hal itu disampaikan Mulyadin pada Jumat (18/9). Menurut dia, Pemkab Kobar sebelumnya telah mengalokasikan anggaran melalui BTT. Namun, melihat kebutuhan penanganan karhutla yang cukup besar, anggaran tersebut diperkirakan belum mencukupi.
Karena itu, Pemkab dan DPRD Kobar melakukan pembahasan hingga Kobar memperoleh tambahan dukungan anggaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dana tambahan tersebut akan dimasukkan dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.
“Kita dapat dana tambahan untuk penanganan karhutla dari Kemendagri, pada anggaran perubahan ini akan kita masukkan,” ujar Mulyadin.
Menanggapi kritik dan masukan masyarakat terkait keterlibatan anggota DPRD dalam penanganan karhutla, Mulyadin mengatakan pihaknya memahami hal tersebut. Namun, secara kelembagaan, DPRD memiliki tugas dan fungsi berbeda dengan tim teknis yang melakukan pemadaman di lapangan.
“Kalau untuk terjun ke lapangan memadamkan api, memang kita tidak memiliki sarana prasarana serta tidak memiliki tim teknis di lapangan. Namun sesuai fungsi kelembagaan, kita telah menjalankan dalam pengawalan anggaran dan rapat-rapat berkaitan dengan support penanggulangan karhutla di Kobar,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Kobar juga terlibat dan menjadi bagian dari Satgas Penanggulangan Karhutla. (sam/yit)
Editor : Heru Prayitno