PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com – DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 di ruang sidang DPRD Kobar, Senin (3/8).
Rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Kotawaringin Barat Suyanto, Ketua DPRD Kobar Mulyadin, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD, Sekretaris Daerah Rody Iskandar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Penandatanganan nota kesepakatan menjadi tahapan penting sebelum penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD, Muhammad Isro Wahyudin, mengatakan pembahasan KUA-PPAS 2027 telah dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sejak 10 hingga 21 Juli 2026. Pembahasan berlangsung melalui rapat gabungan dan pembahasan intensif selama enam hari untuk menyelaraskan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah.
Menurut Wahyudin, KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta asumsi dasar penyusunan APBD selama satu tahun anggaran. Sementara itu, PPAS berisi skala prioritas pembangunan daerah yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tetap diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah.
Ia menjelaskan, kebijakan fiskal Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2027 memasuki tahap akselerasi untuk memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang menuju visi "Kobar Makin Jaya". Tema pembangunan yang diusung ialah "Pemerataan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusif."
Arah kebijakan pembangunan 2027 difokuskan pada pemerataan kualitas infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah, pengembangan infrastruktur ekonomi dan konektivitas kewilayahan, penguatan perlindungan sosial serta pelestarian kebudayaan, dan optimalisasi investasi produktif melalui kerja sama multisektor guna memperluas kesempatan kerja. Keempat prioritas tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kotawaringin Barat. (sam/yit)
Editor : Heru Prayitno