PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com – Sebuah spanduk berisi kritik terhadap kinerja DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) yang terpasang di pagar gedung DPRD di Jalan HM Rafii, Kamis (30/7/2026), mendadak menjadi perhatian publik setelah fotonya beredar luas di media sosial.
Spanduk berukuran sekitar 3 x 1 meter itu memuat tulisan bernada protes yang menyinggung sikap wakil rakyat di tengah persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kobar.
Baca Juga: Diduga Keracunan MBG, Puluhan Siswa dan Guru SMPN 1 Kuala Pembuang Dilarikan ke Fasilitas Kesehatan
Salah satu kalimat yang tertulis dalam spanduk tersebut berbunyi, "Disaat masyarakat mengalami krisis listrik dan BBM kalian menghilang." Tulisan itu memicu beragam tanggapan dari masyarakat.
Sejumlah warganet mempertanyakan peran DPRD dalam menyikapi dua persoalan yang belakangan menjadi perhatian publik, yakni antrean panjang di sejumlah SPBU dan gangguan pasokan listrik dari PLN.
Menanggapi kritik tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Barat, Rudi Imam Gunawan, menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang dikeluhkan masyarakat.
Menurutnya, DPRD telah mengambil langkah-langkah sesuai fungsi pengawasan dengan memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan secara langsung.
Baca Juga: Setelah Santap MBG, Puluhan Pelajar SMPN 1 Kuala Pembuang Diare Massal, Dinkes Buka Posko di Sekolah
Rudi menjelaskan, khusus untuk persoalan kelistrikan, DPRD Kobar telah mengundang manajemen PLN dalam sebuah pertemuan yang dilaksanakan di ruang Ketua DPRD pada Senin lalu.
Dalam pertemuan tersebut, pihak DPRD mendengarkan penjelasan mengenai berbagai kendala yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik bergilir di wilayah Kotawaringin Barat.
"Kami sudah melakukan komunikasi dan mendengarkan secara langsung perihal kendala yang dihadapi PLN. Jadi bukan berarti DPRD tidak bekerja atau tidak peduli terhadap kondisi yang sedang dialami masyarakat," ujar Rudi.
Sementara terkait persoalan distribusi BBM, DPRD juga telah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait, terutama Pertamina.
Agenda tersebut direncanakan berlangsung pada Selasa, 4 Agustus 2026 mendatang. Menurut Rudi, langkah itu merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan sekaligus mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Baca Juga: Korban Bertambah, Orang Tua Ungkap Anak Alami Mual dan Demam Tinggi Usai Santap MBG
Menanggapi anggapan bahwa anggota DPRD lebih banyak melakukan kunjungan kerja dibanding menangani persoalan daerah, Rudi menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda resmi untuk kepentingan daerah, khususnya dalam mengkaji implementasi APBD setelah pembahasan KUA-PPAS selesai.
Ia juga memastikan tidak seluruh anggota DPRD mengikuti kunjungan kerja tersebut. "Yang berangkat tidak semua, termasuk saya tidak ikut dan saat ini sedang berada di Kobar," tegasnya. (sam)
Editor : Slamet Harmoko