Radar Utama Kalteng Metropolis Si Ongol Hukrim Nasional Olahraga Featured Hiburan Serba Serbi Opini Oto Tekno

Ketua DPRD Kotawaringin Barat Dorong Evaluasi Kuota dan Penertiban Antrean Pertalite

Syamsudin Danuri • Kamis, 16 Juli 2026 | 10:27 WIB
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, Mulyadin
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, Mulyadin

 

PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com – Ketua DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Mulyadin, menyatakan keprihatinannya terhadap antrean bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite yang hingga kini masih dikeluhkan masyarakat. Ia mendorong evaluasi kuota Pertalite serta pengawasan distribusi BBM agar persoalan tersebut segera teratasi.

Menurut Mulyadin, penyebab antrean panjang perlu dikaji secara menyeluruh, termasuk mengevaluasi kecukupan kuota Pertalite yang dialokasikan untuk Kotawaringin Barat. Ia juga menilai antrean kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan Pertalite setelah sebagian konsumen beralih dari Pertamax menyusul kenaikan harga beberapa waktu lalu.

"Kita prihatin persoalan antrean. Kita dorong untuk duduk bersama dan pihak-pihak yang berkompeten harapan kami turun ke lapangan melihat secara langsung serta melakukan penertiban jika memang terjadi pelanggaran," ujar Mulyadin.

Ia mengatakan, berdasarkan pengamatannya, mayoritas kendaraan yang mengantre di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) merupakan kendaraan pribadi yang digunakan masyarakat sehari-hari. Meski demikian, pengelola SPBU diminta tetap memberikan pelayanan sesuai ketentuan agar distribusi BBM bersubsidi berlangsung tertib dan tepat sasaran.

Mulyadin juga meminta Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan BBM yang telah dibentuk agar lebih aktif melakukan pengawasan di lapangan. Jika ditemukan praktik pelangsiran atau penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, ia meminta penertiban segera dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih luas.

Menurutnya, BBM merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan pekerjaan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi antrean Pertalite agar masyarakat tidak lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk memperoleh BBM.

"BBM ini adalah kebutuhan dasar, apalagi jika sampai mengganggu aktivitas masyarakat dalam bekerja karena harus mengantre berjam-jam hanya untuk mencari beberapa liter BBM," tutupnya. (sam/yit)

Editor : Heru Prayitno
dprd kotawaringin barat antrean bbm