PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Barat, Aida Lailawati, mengimbau seluruh kepala desa agar menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tepat waktu. Imbauan tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada kepala desa pada Selasa (5/5).
Aida mengatakan keterlambatan penyelesaian APBDes dapat berdampak pada berbagai layanan administrasi dan keuangan desa. Salah satunya, pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang dibiayai melalui APBDes menjadi tertunda.
“Jika APBDes terlambat selesai, maka akan berdampak pada berbagai hal, salah satunya pembayaran BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan yang ditanggung melalui APBDes ikut tertunda,” ujarnya.
Selain pembayaran BPJS, keterlambatan APBDes juga memengaruhi sejumlah sistem administrasi lain yang berkaitan dengan pelayanan pemerintahan desa. Karena itu, DPMD meminta pemerintah desa lebih disiplin dalam penyusunan dan pelaporan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Aida juga mengingatkan pemerintah desa agar cermat dan bijak dalam menggunakan anggaran. Penggunaan dana desa diminta tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat dan sesuai ketentuan yang berlaku.
DPMD Kotawaringin Barat memastikan siap memberikan pendampingan kepada pemerintah desa, baik dalam pelaporan maupun penyelesaian administrasi lainnya. Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu desa menyelesaikan APBDes tepat waktu dan menghindari keterlambatan. (sam/yit)
Editor : Heru Prayitno