PALANGKA RAYA, Radarsampit.jawapos.com - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, mengingatkan pemerintah daerah tidak terlambat mencairkan honor relawan yang bertugas menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Hal tersebut disampaikannya menanggapi informasi kendala pembayaran honor petugas karhutla Kota Palangka Raya, yang hingga awal bulan Oktober ini belum ada kejelasan dari pemerintah setempat.
"Mestinya hal-hal keterlambatan ini diihindari dan pemerintah jangan sampai lambat memberi honornya. Ini penting karena kita lihat bagaimana para petugas ini sudah berjibaku memadamkan api," katanya.
Baca Juga: Tradisi Berladang Dikhawatirkan Terancam Hilang oleh Inpres Nomor 11/2026 Soal Larangan Bakar Lahan
Meski tidak mengetahui persis persoalan keuangan yang dihadapi pemerintah setempat, namun Junaidi menekankan agar lembaga legislatif Kota Palangka Raya bersama pemerintah kota sesegera mungkin menyelesaikan masalah ini.
"Jangan sampai tidak terpenuhi, karena itukan hak mereka. Kalau memang ada kendala di anggaran, ya DPRD-nya dan pemerintah daerah mesti bisa mencari solusi mengatasi ini," ucapnya.
Persoalan honor ini juga harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten, mengingat setiap daerah punya rewalan karhutla yang berada di bawah pengawasan dan pembinaannya masing-masing.
Baca Juga: Kapolres Kotim Sidak Anggota, KTA hingga Penampilan Diperiksa
Politikus Partai Demokrat ini mengingatkan, kepala daerah selaku penegang kebijakan harus peka dengan kondis saat ini. Tidak hanya berkaitan dengan langkah-langkah penanganan karhutla, tetapi juga wajib memprioritaskan perhatian kepada relawan yang bertugas.
"Kalau soal anggaran saya yakin kabupaten dan kota sudah membahasnya, jadi tinggal bagaimana memastikan proses pembayaran tidak terlambat," pungkasnya. (sho/fm)
Editor : Farid Mahliyannor