PALANGKA RAYA, Radarsampit.jawapos.com – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 3 (UPP KLB 3) memperkuat koordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendorong percepatan sertifikasi aset tanah PLN pada Semester II 2026.
Koordinasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya PLN memastikan pengamanan aset sekaligus memperkuat kepastian hukum atas tanah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pengoperasian infrastruktur ketenagalistrikan di Kalteng.
Manager PLN UPP KLB 3 Asep Asikin mengatakan, koordinasi dengan BPN menjadi langkah penting dalam mengawal setiap tahapan proses sertifikasi aset PLN.
Baca Juga: Bencana Kabut Asap Berulang, Mitigasi Karhutla Dinilai Gagal. Walhi Temukan Banyak Unsur Kesengajaan
“Koordinasi dan sinergi dengan BPN menjadi bagian penting dalam memastikan proses sertifikasi aset dapat berjalan dengan baik dan sesuai target. Kami terus berupaya mengawal setiap tahapan yang diperlukan sehingga aset PLN memiliki kepastian hukum dan dapat terkelola dengan baik,” ujar Asep.
Dalam pertemuan tersebut, PLN dan BPN membahas perkembangan proses sertifikasi sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang perlu dikoordinasikan agar penyelesaian aset dapat berjalan sesuai target dan ketentuan yang berlaku.
Kepala Kanwil BPN Kalteng Fitriyani Hasibuan menyampaikan, sinergi antara BPN dan PLN terus diperkuat untuk mendukung percepatan penyelesaian sertifikasi aset.
Baca Juga: Bantu Atasi Karhutla, Disdik Palangka Raya Terjunkan Tim ke Lapangan
“Melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan, diharapkan proses sertifikasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan target yang telah ditetapkan,” ujarnya.
General Manager PLN UIP KLB Susilo menegaskan, sertifikasi aset merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola dan pengamanan aset perusahaan.
“PLN terus mendorong penguatan tata kelola aset melalui percepatan sertifikasi dan peningkatan sinergi dengan berbagai pihak terkait. Kepastian legalitas aset menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan,” kata Susilo. (soc/daq/fm)
Editor : Farid Mahliyannor