PALANGKA RAYA, Radarsampit.jawapos.com - Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Noor Fazariah Kamayanti, mengingatkan pemerintah untuk terus mencermati kualitas belanja infrastuktur layanan publik pada pelaksanaan APBD 2027 mendatang.
Ia menegaskan pencermatan tersebut sesuai tindak lanjut disiplin belanja yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
"Di Undang-Undang ini tidak hanya mengatur persentase anggaran, tetapi juga soal disiplin fiskal. Jadi kami juga mengingatkan pemerintah memerhatikan kualitas dan hasilnya," katanya, Rabu (23/9/2026).
Baca Juga: Tim Pemadam Api Kesulitan Berburu Pasokan Air untuk Atasi Karhutla di Baamang Hulu
Pelaksanaan anggaran pada kegiatan belanja di bidang yang satu ini sangat menekankan kualitas akhir, mulai pembangunan infrastruktur yang untuk konektivitas, pelayanan publik, kesempatan kerja, hingga mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Terkait hal pemerintah perlu kejelasan jenis infrastruktur prioritas apa saja yang dilaksanakan di tahun 2027. Tentu ini sangat diperlukan agar bisa memperhitungkan sejauh mana belanja infrasturktur layanan publik ini memberi daya ungkit bagi perekonomian.
Baca Juga: Prabowo Ingin Bensin dari Batu Bara, ESDM Sebut Jerman dan Afrika Selatan Jadi Contoh
"Pelaksanaan anggaran inikan tidak semata-mata mengenai formulasi, tetapi ini jadi instrumen untuk menerjemahkan kemampuan keuangan memberi sesuatu yang bermanfaat bagi publik," ucapnya.
Lebih lanjut ia menegaskan, lembaga DPRD akan terus mengawal semua program pembangunan yang dilaksanakan, mulai dari perencanaan, kesiapan anggaran, hingga realisasinya agar bisa memenuhi kebutuhan daerah dan masyarakat.
"Sekarangkan tahapan pembahasan APBD 2027 ini masih berjalan, dan proses ini dari komisi-komisi terus dikawal terutama terkait dengan apa saja yang jadi prioritas tahun depan," pungkasnya. (sho/fm)
Editor : Farid Mahliyannor