PALANGKA RAYA, Radarsampit.jawapos.com - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyairi, menyoroti kendala penyaluran bantuan sosial (Bansos) akibat ketidaktepatan data desil dengan kondisi masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya menyusul sejumlah keluhan masyarakat yang mengeluhkan ketidaksesuaian kondisi ekonomi dengan pengelompokan desil dalam data pemerintah.
"Kadang ada yang secara ekonomi kurang mampu, tetapi tidak dapat Bansos, tetapi sebaliknya yang ekonomi dianggap mampu justru masuk desil penerima bantuan," katanya, Rabu (23/9/2026).
Baca Juga: Suami Bunuh Istri, Jasad Dibuang! Dua Tahun Hilang, Dikira Masih Hidup Ternyata Sudah Meninggal
Ia menjelaskan masalah ini terjadi diduga karena pengelompokan desil masih berpatokan dari data sensus penduduk 2020, sehingga perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang terjadi di tahun 2026 ini belum sepenuhnya sesuai dengan data penerima Bansos.
Politikus Partai Gerindra ini menyebutkan, kondisi tersebut menjadi bola liar bagi pemerintah desa karena seakan disalahkan oleh masyarakat. Padahal data desil tersebut berasal dari Kemensos selaku instansi yang mengawasi penyaluran Bansos.
"Mengubah data desil itukan Kemensos, jadi pemerintah desa tidak bisa apa-apa. Nah ini yang dikeluhkan karena data-data yang ada itu dianggap tidak sesuai kondisi sekarang," ucapnya.
Baca Juga: Hiswana Migas Turun Tangan, Kirim 12 Mesin Pompa, Selang, dan Air Mineral untuk Satgas Karhutla
Untuk menyatasi masalah ini, pihaknya mendorong bansos pemerintah daerah melalui Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) bisa disalurkan kepada masyarakat di luar data desil, sehingga berbagai jenis bantuan pemerintah ini bisa menyentuh penerima yang layak.
"Pemerintah sudah usulkan untuk ini, jadi nanti yang tidak masuk data desil bisa dapat bansos selama kondisi ekonominya memang kurang mampu. Sehingga kami harapkan hal ini bisa secepatnya diproses," pungkasnya. (sho/fm)
Editor : Farid Mahliyannor