DPRD Kalteng Minta Anggaran Pendidikan Merata, Sekolah di Pelosok Jangan Sampai Tertinggal

Yusho Ricky Prayoga • Dipublikasikan Selasa, 22 September 2026 | 20:53 WIB

 

PIPIT SETYORINI
PIPIT SETYORINI

 

PALANGKA RAYA, Radarsampit.jawapos.com - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pipit Setyorini, mengharapkan fokus penggunaan anggaran untuk bidang pendidikan bisa menyentuh semua lini yang berkaitan langsung dengan sektor tersebut.

Ia menyebutkan, sektor pendidikan tidak hanya bicara soal sekolah ataupun perserta didik, tetapi banyak sisi lain yang juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan pemerintah membangun bidang tersebut.

"Karena itu penggunaan anggaran harus merata, karena pendidikan ini investasi jangka panjang daerah untuk membangun sumber daya manusia," katanya, Selasa (22/9/2026).

Baca Juga: Uang Rp100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Mulai Diburu, BI Tegaskan Tetap Sah Jadi Alat Pembayaran

Karena itu arah penggunaan anggaran jangan hanya difokuskan pada kegiatan pembangunan fisik sekolah, tetapi juga harus memerhatikan kebutuhan lain yang mampu menunjang kegiatan pembelajaran.

Terkait hal tersebut pemerintah wajib meningkatkan kualitas guru, pemerataan tenaga pendidik, penambahan fasilitas pembelajaran, memperluas cakupan pendidikan vokasi, dan yang paling penting menjamin masyarakat kurang mampu bisa memperoleh pendidikan.

"Kebutuhan di pendidikan inikan banyak, kita tidak hanya melihat dari bangunan sekolah yang bagus-bagus, tetapi wajib mengimbanginya dengan tenaga pendidik tidak kurang," ucapnya.

Baca Juga: Karhutla Rawa Sari, 30 Polisi Harus Berjalan Kaki Sambil Gotong Mesin Pompa ke Titik Api

Anggota Komisi I ini menegaskan, jika anggaran yang ada saat ini bisa mengcover semua kebutuhan tersebut secara merata, maka secara langsung akan memberi pengaruh besar terhadap peningkatan layanan yang menjadi penentu kemajuan di bidang tersebut.

"Tentu DPRD juga akan memberi masukan-masukan kepada pemerintah, terutama terkait kebutuhan di daerah pelosok. Ini penting agar nantinya tidak ada ketimpangan layanan antara desa dan kota," pungkasnya. (sho/fm)

Editor : Farid Mahliyannor
fraksi PKB pemerataan hak DPRD Kalteng pendidikan legislatif