Rasionalisasi Belanja APBD 2027, DPRD Kalteng Minta Anggaran Fokus pada Program Prioritas

Yusho Ricky Prayoga • Dipublikasikan Minggu, 20 September 2026 | 21:51 WIB

 

WENGGA FEBRI DWI TANANDA
WENGGA FEBRI DWI TANANDA

 

PALANGKA RAYA, Radarsampit.jawapos.com - Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Wengga Febri Dwi Tananda, memberi perhatian serius terhadap kebijakan rasionalisasi belanja yang akan dilakukan pemerintah pada pelaksanaan anggaran 2027 mendatang.

Ia menyebutkan kebijakan tersebut sangat baik, namun yang terpenting pemerintah harus tetap memerhatikan efektivitas pelaksanaannya agar resionalisasi belanja ini betul-betul sesuai dengan skema yang pemerintah inginkan.

"Pemerintah ini rasionalisasi ini agar pelaksanaan anggaran efektif dengan mengutamakan program yang prioritas. Jadi ini perlu diperhatikan ke depan," katanya.

Baca Juga: Water Bombing Dikerahkan Padamkam Karhutla di Wilayah Kecamatan Pulau Hanaut

Terkait hal tersebut, Ia meminta pemerintah daerah mempunyai gambaran pasti mengenai program dan kegiatan apa saja yang dinilai tidak lagi menjadi prioritas dalam APBD 2027, termasuk besaran anggaran yang diperlukan.

"Perlu juga melihat perhitungan berapa besar anggaran yang bisa dialihkan untuk program yang memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat," ucapnya.

Tak hanya itu, politikus Partai Gerindra ini juga mengingatkan agar pemerintah memastikan seluruh program prioritas APBD 2027 dapat dilaksanakan secara tepat waktu sejak awal tahun anggaran.

Baca Juga: Korban Kebakaran Kehilangan Dokumen Penting, Disdukcapil Seruyan Langsung Terbitkan Penggantinya

Hal tersebut pastinya sangat penting supaya tidak terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun dan berujung pada rendahnya realisasi maupun terbentuknya SiLPA yang besar.

"Intinya rasionalisasi belanja itu bagus, tapi yang terpenting bagaimana pelaksanaannya termasuk kebijakan belanja yang cepat supaya penggunaan anggaran lebih cepat," pungkasnya. (sho/fm)

Editor : Farid Mahliyannor
DPRD Kalteng 2027 anggaran prioritas legislatif