PALANGKA RAYA, Radarsampit.jawapos.com – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Rahadian Fani menyoroti kenaikan belanja daerah dalam Perubahan APBD 2026 yang mencapai Rp5,541 triliun lebih. Ia meminta realokasi anggaran tidak mengganggu program prioritas pemerintah.
Menurutnya, kenaikan belanja daerah merupakan hal positif. Namun, di balik itu terdapat realokasi cukup besar antarjenis belanja yang perlu diperhatikan agar tidak berdampak terhadap program dan pelayanan masyarakat.
“Tentu program-program yang sifatnya prioritas jangan sampai terganggu. Kami menuntut pemerintah memastikan program tersebut tetap terlaksana,” katanya.
Baca Juga: GAPKI Kalteng Wajibkan Anggotanya Menjaga Areal Konsesi dan Lingkungan dari Ancaman Karhutla
Anggota Komisi III DPRD Kalteng itu menjelaskan, belanja operasi dalam Perubahan APBD 2026 turun sekitar Rp275,033 miliar. Pos tersebut mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, serta hibah.
Di sisi lain, belanja modal meningkat menjadi Rp628 miliar lebih, terutama untuk gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin. Sementara belanja modal jalan, jaringan dan irigasi mengalami sedikit penurunan.
“Belanja bantuan sosial naik menjadi Rp143 miliar lebih, dan belanja transfer meningkat menjadi Rp1 triliun lebih,” ujarnya.
Baca Juga: Tambahan Kuota BBM Dinilai Jadi Solusi Mengatasi Antrean Panjang di Kotim
Rahadian berharap realokasi tersebut tidak mengurangi pencapaian pelayanan dasar dan program prioritas, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan serta pelayanan langsung kepada masyarakat.
Ia juga meminta pemerintah memperhatikan pos belanja tidak terduga (BTT), khususnya untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap selama masa tanggap darurat hingga kebutuhan pascabencana.
“Hal-hal yang bentuknya prioritas harus tetap diperhatikan, terutama berbagai layanan dasar masyarakat dan paling penting juga berkaitan dengan kebencanaan sekarang,” pungkasnya. (sho/fm)
Editor : Farid Mahliyannor