DPRD Kalteng Dorong Optimalisasi Pajak untuk Dongkrak Pendapatan Daerah

Yusho Ricky Prayoga • Dipublikasikan Selasa, 25 Agustus 2026 | 20:27 WIB

 

Arton S Dohong
Ketua DPRD Kalteng
Arton S Dohong Ketua DPRD Kalteng

 

PALANGKA RAYA, Radarsampit.jawapos.com - Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S Dohong, menyebutkan peningkatan pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2026 dipengaruhi oleh optimalisasi penerimaan daerah.

Ia menyebutkan, sejumlah sektor utama yang memengaruhi penerimaan mulai dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak alat berat, dan bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak kendaraan bermotor.

"Pendapatan daerah ini kita lihat dari tahun ke tahun itu ada kenaikan di sektor pajak. Ini yang sudah diperlajari semua berdasarkan perhitungan dan awal tahun hingga Juli kemarin," katanya.

Baca Juga: Karhutla Kalteng Masih Siaga Darurat, Belum Naik Status Tanggap Darurat

Dengan melihat pengaruh optimalisasi sektor pajak terhadap pendapatan daerah, Ia mengharapkan potensi di lini tersebut bisa terus dioptimalkan agar ke depannya meningkatkan penerimaan pendapatan secara keseluruhan.

Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalisasi sektor penerimaan hingga mampu meningkatan pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2026 menjadi gambaran bahwa Kalteng memiliki potensi yang sangat besar.

"Jadi tinggal di sisa tahun ini kita dorong lagi sektor-sektor ini, supaya di anggaran tahun berikutnya pendapatan daerah bisa lebih meningkat lagi," ucapnya.

Baca Juga: ASN Gumas Diminta Tinggalkan Kebiasaan Menunda Pekerjaan

Pastinya optimalisasi sektor penerimaan daerah ini harus terus dipacu, apalagi di tengah kebijakan efiensi anggaran yang berdampak terhadap pengurangan dana transfer ke daerah.

"Ada beberapa sektor yang harus menjadi perhatian kita semua, terutama terkait peningkatan pendapatan. Lini yang paling potensial ini harus digali agar meningkatkan penerimaan daerah," pungkasnya. (sho/fm)

 

Editor : Farid Mahliyannor
pbbkb pendapatan daerah DPRD Kalteng APBD legislatif