PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com – Kesulitan masyarakat memperoleh bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kalimantan Tengah terus jadi sorotan Anggota DPR RI Komisi IV daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Bambang Purwanto.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah pusat karena telah mengganggu aktivitas masyarakat.
Bambang mempertanyakan kinerja dan fungsi pengawasan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait kondisi distribusi BBM di daerah.
Menurutnya, antrean panjang yang masih terjadi di sejumlah SPBU menunjukkan adanya persoalan yang perlu segera ditelusuri, terlebih masyarakat kini tidak hanya kesulitan mendapatkan Pertalite, tetapi juga Pertamax hingga Pertamax Turbo.
“Dalam sidang Paripurna DPR RI, Pak Menteri ESDM menyampaikan tidak ada pengurangan kuota BBM. Namun kenyataannya di daerah masih terjadi antrean panjang. Masyarakat sudah menunggu berjam-jam, tetapi ketika tiba giliran justru diberitahu BBM sudah habis. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” tegas Bambang Purwanto, Selasa (18/8/2026).
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan distribusi BBM.
Sebab, BPH Migas memiliki peran penting dalam mengatur serta mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM agar berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
“Kalau kuota BBM untuk Kalteng disebut tidak mengalami pengurangan dan seharusnya normal, tetapi di lapangan masyarakat justru semakin sulit mendapatkannya, tentu fungsi pengawasannya perlu dipertanyakan,” ujarnya.
Bambang meminta BPH Migas segera turun langsung ke Kalimantan Tengah untuk mencari tahu penyebab persoalan tersebut.
Menurutnya, kelangkaan BBM bukan hanya menyulitkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tetapi juga berpotensi menghambat roda perekonomian karena pelaku usaha membutuhkan BBM untuk mendukung kegiatan operasional mereka.
“Saya meminta BPH Migas turun langsung ke Kalteng sehingga persoalan yang menyebabkan kelangkaan ini bisa terjawab. Selama ini masyarakat mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai hanya masyarakat Kalteng yang terus mengalami kesulitan mendapatkan BBM,” tegasnya.
Selain itu, Bambang mendorong pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM.
Pemerintah juga diminta memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi maupun nonsubsidi yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
“Jangan sampai persoalan kelangkaan BBM ini terus berlarut-larut. Masyarakat yang paling dirugikan. Saya berharap pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan BPH Migas segera mengambil langkah konkret agar persoalan ini dapat diselesaikan dan antrean panjang di SPBU tidak kembali terjadi,” pungkasnya. (sam)
Editor : Slamet Harmoko