PALANGKA RAYA, Radarsampit.jawapos.com - Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugiyarto, meminta pemerintah daerah memantau bantuan kepersertaan BPJS Kesehatan gratis untuk masyarakat tidak mampu melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Ia menyebutkan, pemerintah perlu memastikan kuota bantuan tersedia agar seluruh masyarakat kurang mampu tetap memperoleh jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan bantuan.
"Memang cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat kurang mampu di sebagian besar kabupaten dan kota sudah bagus. Namun kouta ini bisa diperhatikan lagi," katanya, Selasa (4/8/2026).
Baca Juga: Jelang HUT RI ke-81, 70 Paskibraka Kotim Mulai Digembleng
Perhatian terhadap kouta ini perlu diperhatikan lagi, mengingat persoalan kepesertaan BPJS sempat muncul setelah adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak lagi terdaftar sebagai peserta aktif.
Politikus Partai Gerindra ini menyebutkan, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk menutup kekurangan kuota bantuan dengan tetap mengacu pada data terpadu dari Kementerian Sosial.
"Masing-masing pemerintah daerah menyikapi dengan melihat lagi kuota bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu. Masyarakat yang tadinya kartu BPJS-nya mati, bisa dihidupkan kembali," ucapnya.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Jadi Harapan, Solusi Anak Kurang Mampu di Kotim Tetap Sekolah
Ia memastikan pihaknya akan terus memantau pelaksanaan program bantuan BPJS ini agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dimanfaatkan untuk menjamin akses layanan kesehatan masyarakat.
"Mudah-mudahan program bantuan BPJS ini terus berjalan dengan baik. Dari pantauan kami, kuota yang disiapkan masing-masing daerah sudah cukup baik, tinggal memastikan pelaksanaannya sesuai sasaran," pungkasnya. (sho/fm)
Editor : Farid Mahliyannor