DPRD Kalteng Minta Anggaran Penanggulangan Karhutla Jangan Sampai Kurang

Yusho Ricky Prayoga • Dipublikasikan Senin, 27 Juli 2026 | 23:51 WIB

 

Yohanes Freddy Ering
Yohanes Freddy Ering

 

PALANGKA RAYA, Radarsampit.jawapos.com - Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering, mengingatkan pemerintah daerah memerhatikan kembali alokasi anggaran untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)

Ia mengharapkan kebutuhan anggaran untuk penanganan bencana alam tersebut dihitung sedetail mungkin, supaya alokasi yang tersedia betul-betul mampu memenuhi kebutuhan di lapangan.

"Penanganan karhutla ini tidak hanya soal personel maupun sarana dan prasarana, tetapi juga soal anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan lapangan," katanya, Senin (27/7/2026).

Baca Juga: Antisipasi Kabut Asap, Disdik Palangka Raya Wajibkan Siswa dan Guru Bermasker

Kendati sekarang pemerintah tengah menghadapi kebijakan efisiensi, namun kebutuhan anggaran untuk sektor yang satu ini tetap harus menjadi prioritas belanja daerah.

Bahkan jika kondisi sudah sangat mendesak dan anggaran penanggulangan yang dialokasikan melalui APBD murni dirasa tidak mencukupi, maka pemerintah bisa saja mengusulkan kembali penambahan melalui skema pergeseran anggaran mendahului perubahan.

"Kalau nunggu APBD perubahan cukup lama karena prosesnya di September atau Oktober. Makanya misalkan sudah sangat urgent, bisa diusulkan mendahului perubahan," ucapnya.

Baca Juga: Sekolah Negeri Kehilangan Peminat, Ini Langkah yang Disiapkan Pemkab Kotim

Terkait hal tersebut politikus senior PDI Perjuangan ini menegaskan, lembaga DPRD tentu sangat mendukung berbagai kebijakan pemerintah terkait penanggulangan karhutla tersemasuk mengawal kebutuhan anggaran yang diperlukan.

"Intinya yang penting cepat saja, baik dari sisi penanganan dan kebutuhan anggaran. Karena kalau sampai kita terlambat menangani bencana ini, maka akan lebih banyak anggaran lagi yang digunakan," pungkasnya. (sho/fm)

Editor : Farid Mahliyannor
musim kering DPRD Kalteng kemarau legislatif karhutla