RADARSAMPIT.JAWAPOS.COM – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkan harga acuan baru untuk ayam hidup pedaging (live bird) dan telur ayam ras di tingkat peternak yang mulai berlaku pada 15 Juli 2026. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan peternak dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengatakan harga live bird disepakati sebesar Rp19.500 per kilogram, sedangkan harga telur ayam ras di tingkat peternak ditetapkan Rp24.000 per kilogram.
"Mulai 15 Juli nanti kita sepakati harga live bird sebesar Rp19.500 per kilogram dan harga telur Rp24.000 per kilogram. Tugas kita bersama memastikan harga ini berjalan sehingga peternak semakin sejahtera, sementara harga di tingkat konsumen tetap sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis, Rabu (8/7).
Menurut Sudaryono, keputusan tersebut merupakan hasil rembug perunggasan yang digelar Himpunan Kerukunan Tani Indonesia bersama Kementerian Pertanian, asosiasi peternak, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor perunggasan.
Ia menegaskan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pihak. Di satu sisi, peternak harus memperoleh margin keuntungan yang layak agar usaha tetap berkelanjutan. Di sisi lain, masyarakat juga harus tetap dapat membeli daging ayam dan telur dengan harga yang wajar.
"Kita hidup dalam satu atap, Indonesia. Tidak boleh ada yang dirugikan. Peternaknya harus untung, tetapi konsumennya juga tidak boleh dirugikan. Karena itu harga ayam maupun telur tidak boleh terlalu mahal, tetapi juga tidak boleh terlalu murah," katanya.
Sudaryono menambahkan, pemerintah bersama HKTI, asosiasi, dan seluruh pelaku usaha akan mengawal pelaksanaan kesepakatan tersebut agar dipatuhi oleh seluruh rantai usaha perunggasan.
Menurutnya, ayam dan telur merupakan komoditas pangan strategis yang termasuk dalam kelompok kebutuhan pokok penting. Karena itu, pembentukan harga tidak semata-mata mengikuti mekanisme pasar, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan bagi peternak, pelaku usaha, hingga konsumen.
"Keuntungan usaha tidak boleh diperoleh dengan mengorbankan kesejahteraan peternak maupun daya beli masyarakat," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sudaryono juga menyoroti potensi meningkatnya permintaan ayam dan telur melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai akan menjadi pasar baru yang mampu menyerap produksi peternak dalam jumlah besar.
Pemerintah, kata dia, mendorong peternak mulai menyesuaikan pola produksi dengan kalender kegiatan sekolah agar pasokan tetap seimbang dengan permintaan, termasuk saat memasuki masa libur sekolah.
"MBG menghadirkan pasar baru yang sangat besar bagi komoditas ayam dan telur. Ke depan, kita juga mendorong peternak menyesuaikan pola produksinya dengan kalender sekolah sehingga keseimbangan antara pasokan dan permintaan tetap terjaga, termasuk saat masa libur sekolah," jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah menilai sektor perunggasan nasional kini telah melampaui target swasembada. Produksi ayam dan telur nasional disebut berada dalam kondisi surplus sehingga membuka peluang lebih besar untuk memperluas pasar ekspor.
Saat ini, produk unggas Indonesia telah menembus 11 negara tujuan ekspor. Pemerintah juga tengah membuka peluang pasar baru, termasuk ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan jamaah umrah dan haji, serta memperluas akses ke China yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk unggas.
"Kita bukan lagi swasembada, tetapi sudah oversupply. Produk unggas Indonesia sudah diekspor ke 11 negara dan ke depan akan terus kita tingkatkan, termasuk membuka peluang pasar Arab Saudi untuk kebutuhan umrah dan haji serta memperluas akses ke China," pungkas Sudaryono.
Berita ini sudah menggunakan struktur piramida terbalik, memisahkan fakta dan opini narasumber secara jelas, serta mempertahankan gaya yang mengalir dan sesuai standar media nasional. (jpg)
Editor : Slamet Harmoko