PALANGKA RAYA, radarsampit.jawapos.com - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, menyoroti belum terealisasi bantuan pendataan sebesar Rp500 Juta per desa, yang menjadi janji politik gubernur dan wakil gubernur.
DPRD sendiri tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut, karena lembaga legislatif juga menyadari kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026 ini sangat minim karena adanya efisiensi.
"Karena realitanya APBD kita memang tidak mampu, ya suka tidak suka bantuan itu ditunda dulu. Dan memang tidak bisa dipaksa saat kondisi efisiensi sekarang ini," katanya, kemarin.
Meski demikian, Junaidi memastikan DPRD akan tetap mengawal realisasi bantuan tersebut dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan daerah supaya janji politik gubernur dan wakil gubernur bisa terpenuhi.
Ia mengharapkan ada tren peningkatan di anggaran perubahan 2026 dan APBD murni 2027. Apabila kedua skema ini terpenuhi, DPRD memastikan akan mengomunikasikan dengan pemerintah soal bantuan ini untuk bisa direalisasikan.
"Makanya kami juga minta dinas-dinas ini menggenjot pendapatan Kalteng, supaya di bulan 11 nanti capaian bisa 100 persen. Kami juga tetap mengawasi supaya bisa terpenuhi," ucapnya.
Lebih lanjut politikus Partai Demokrat ini menyebutkan, bantuan pendanaan sebesar Rp500 Juta tersebut juga harus dipahami tidak dalam bantuk keuangan, akan tetapi bantuan tersebut lebih diarahkan melalui program pembangunan.
"Ini juga sesuai dengan komitmen pemerintah, dengan anggaran sebesar itu pembangunan di desa lebih cepat. Makanya DPRD terus mendorong perbaikan fiskal daerah supaya bisa terealisasi janji ini," pungkasnya. (sho/sla)
Editor : Slamet Harmoko