Radarsampit.jawapos.com – DPRD Kalimantan Tengah meminta pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait realisasi proyek jalur kereta api lintas Kalimantan yang direncanakan terhubung hingga kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Proyek tersebut dinilai sangat penting untuk meningkatkan konektivitas, mempercepat distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan.
Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, mengatakan masyarakat Kalimantan sudah lama menantikan hadirnya transportasi massal berbasis rel yang mampu menghubungkan berbagai provinsi di pulau tersebut.
“Kami menyambut baik rencana ini karena memang sudah lama diharapkan masyarakat. Namun yang terpenting adalah kepastian realisasinya,” ujar Junaidi di Palangka Raya dikutip dari Antara.
Menurutnya, jalur kereta api lintas Kalimantan akan menjadi penghubung strategis antara Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat hingga kawasan IKN yang saat ini tengah dibangun pemerintah.
Ia menilai kebutuhan konektivitas di Kalimantan semakin mendesak seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan pembangunan kawasan penyangga IKN. Karena itu, proyek tersebut diharapkan tidak hanya berhenti sebagai rencana tanpa implementasi yang jelas.
“Jangan sampai hanya menjadi rencana. Harapan kami ini benar-benar diwujudkan karena kebutuhan konektivitas di Kalimantan sangat besar,” tegasnya.
Junaidi menjelaskan, keberadaan kereta api akan memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi transportasi barang maupun mobilitas masyarakat. Selama ini sebagian besar distribusi logistik masih mengandalkan jalur darat dan sungai yang membutuhkan waktu lebih lama dan biaya lebih tinggi.
Selain mempercepat pergerakan barang, jaringan kereta api juga diyakini mampu membuka akses wilayah-wilayah yang selama ini masih terisolasi atau memiliki keterbatasan infrastruktur transportasi.
“Tentunya ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan membuka akses wilayah yang selama ini masih terbatas,” katanya.
Harapan terhadap proyek tersebut juga datang dari masyarakat di daerah pedalaman yang selama ini menghadapi tingginya biaya distribusi kebutuhan pokok serta keterbatasan akses transportasi.
Kehadiran jalur kereta api dinilai dapat memangkas waktu tempuh sekaligus mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.
Terkait kebutuhan lahan, Junaidi optimistis pemerintah memiliki skema yang jelas dalam proses pembebasan lahan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat terdampak.
“Untuk lahan pasti ada skema yang disiapkan, termasuk kompensasi. Ini tinggal bagaimana teknisnya nanti diatur,” ujarnya.
Meski mendukung penuh rencana tersebut, DPRD Kalimantan Tengah mengaku hingga kini belum menerima informasi resmi mengenai tahapan pembangunan maupun jadwal pelaksanaannya.
“Kami belum menerima pemberitahuan resmi. Sejauh ini masih sebatas wacana di tingkat pusat, sehingga kami berharap segera ada kejelasan,” ungkapnya.
Pemerintah sendiri saat ini memasukkan pembangunan jaringan kereta api Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer ke dalam rencana pengembangan perkeretaapian nasional hingga tahun 2045. Proyek tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung pengembangan IKN.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, sebelumnya menyampaikan bahwa pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih dalam tahap perencanaan dan perhitungan matang bersama berbagai kementerian serta lembaga terkait.
Pemerintah juga berencana membentuk komite khusus untuk menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas), termasuk membahas pengembangan jaringan kereta api di Kalimantan.
Masuknya kembali proyek Trans Kalimantan ke dalam agenda pembangunan nasional dinilai menjadi sinyal positif bahwa Kalimantan semakin diposisikan sebagai kawasan strategis, terutama setelah ditetapkannya Nusantara sebagai ibu kota negara baru. (*)
Editor : Slamet Harmoko