Pelaksanaan program didukung oleh 87 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.
Selain meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi, program ini juga memberikan efek ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan keterlibatan pelaku usaha lokal.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, program MBG telah menyerap sebanyak 3.845 tenaga kerja serta melibatkan 701 pemasok atau supplier dalam rantai distribusi dan penyediaan bahan pangan.
Penerima manfaat program mencakup balita, ibu hamil, ibu menyusui, siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri hingga siswa sekolah luar biasa (SLB).
Kota Palangka Raya menjadi daerah dengan jumlah penerima manfaat terbesar di Kalimantan Tengah. Dari total penerima program, sebanyak 73.004 orang atau sekitar 31 persen berada di ibu kota provinsi tersebut.
“Sebagai informasi, konsentrasi penerima manfaat MBG paling banyak terdapat di Kota Palangka Raya sebanyak 73.004 penerima atau 31 persen,” demikian dikutip dari rilis resmi Kinerja Perekonomian dan Fiskal Regional Kalimantan Tengah yang diterbitkan Kementerian Keuangan, Jumat (29/5/2026).
Selain menjalankan program MBG, pemerintah juga terus menggelontorkan anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Tengah.
Hingga April 2026, realisasi belanja pendidikan mencapai Rp194,54 miliar atau 19,27 persen dari total pagu yang tersedia.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung Program Strategis Sekolah Rakyat serta pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK).
Di sektor kesehatan, realisasi anggaran mencapai Rp35,85 miliar atau 25,07 persen dari pagu.
Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk dukungan manajemen pada Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai mencapai Rp16,30 miliar.
Sementara itu, belanja infrastruktur hingga April 2026 telah mencapai Rp487,91 miliar atau 22,46 persen dari pagu anggaran.
Dana tersebut dimanfaatkan untuk operasi dan pemeliharaan sumber daya air, layanan transportasi udara, pengembangan kawasan transmigrasi, hingga pembangunan jalan nasional.
Kinerja belanja pemerintah tersebut menunjukkan upaya pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui MBG, tetapi juga memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai fondasi pembangunan daerah. (ktr-4)