PALANGKA RAYA,radarsampitjawapos.com- Prestasi kembali diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya di tingkat nasional. Kali ini meraih predikat BB (Sangat Baik), terhadap Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025.
Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya juga meraih penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (11/2/2026), di Aula Kementerian PANRB, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan.
Kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian evaluasi nasional terhadap kinerja akuntabilitas instansi pemerintah serta pembangunan Zona Integritas pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, peningkatan predikat SAKIP dari B menjadi BB mencerminkan kerja kolektif seluruh jajaran perangkat daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.
“Peningkatan ini adalah hasil kerja keras bersama dalam memperbaiki perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja. Penghargaan Zona Integritas yang diraih DPMPTSP juga menjadi bukti komitmen kami menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan berkualitas,” ujarnya.
Fairid menegaskan, penghargaan tersebut bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.
“Ke depan, Pemkot Palangka Raya akan memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan integritas aparatur, serta mendorong digitalisasi layanan publik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,”paparnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menjelaskan bahwa evaluasi SAKIP bertujuan memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja. Melalui SAKIP, setiap program pemerintah diharapkan dapat diukur dampaknya serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara efektif dan transparan.
“Adapun pembangunan Zona Integritas diarahkan untuk membentuk unit kerja yang berintegritas tinggi, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik berkualitas serta bebas dari praktik korupsi,”paparnya.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan akuntabilitas kinerja dan integritas aparatur merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pelayanan.
Capaian predikat BB yang diraih Pemkot Palangka Raya menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang masih berada pada predikat B. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem perencanaan berbasis kinerja, pengukuran capaian program, serta pengelolaan anggaran yang lebih efektif.
Rini menekankan, Kementerian PANRB berharap penghargaan SAKIP dan Zona Integritas Award tidak hanya menjadi bentuk apresiasi. Tetapi juga menjadi pemicu bagi instansi pemerintah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.
“Ini jadi pemicu bagi instansi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan serta memperkuat pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (daq/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama