SAMPIT,radarsampit.jawapos.com- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rudianur, melontarkan kritik terhadap lemahnya pengawasan sopir angkutan. Menurutnya, kecelakaan lalu lintas yang berulang di Kotim tidak bisa lagi dianggap sebagai musibah semata, melainkan akibat kelalaian sistemik, termasuk dugaan sopir mengemudi dalam kondisi tidak layak.
Pernyataan itu disampaikan menyusul komitmen pengusaha angkutan yang mewajibkan sopir bebas narkoba. Namun Rudianur mengingatkan, kebijakan tersebut tidak boleh berhenti di atas kertas.
“Setiap kecelakaan angkutan yang merenggut korban harus dilihat sebagai kegagalan pengawasan. Sopir yang terpengaruh narkoba atau kelelahan itu ancaman nyata. Jangan sampai keselamatan publik dikorbankan demi target setoran,” ujar Rudianur (28/12/2025).
Dirinya juga menyinggung sejumlah kecelakaan lalu lintas di Kotim yang melibatkan angkutan barang dan kendaraan umum, terutama di ruas jalan utama dan jalur penghubung antar-kecamatan. Dalam beberapa kasus, korban jiwa berasal dari pengendara sepeda motor.
“Kita sering dengar alasan klasik: rem blong, sopir ngantuk, human error. Tapi jarang yang berani jujur, apakah sopir benar-benar bersih dari narkoba dan layak mengemudi?,” ungkap Rudi.
Rudianur menilai, absennya tes narkoba rutin membuat potensi pelanggaran sulit terdeteksi. Ia menegaskan, tes hanya saat perekrutan sopir itu tidak cukup, mengingat tekanan kerja sopir angkutan yang tinggi dan jam kerja panjang.
DPRD Kotim lanjutnya, mendorong tes narkoba berkala dan pemeriksaan mendadak di lapangan, melibatkan Dinas Perhubungan, Polres Kotim, dan BNN. Ia juga menekankan perlunya sanksi nyata bagi perusahaan angkutan yang terbukti lalai.
“Kalau sopirnya positif narkoba dan perusahaan pura-pura tidak tahu, izinnya harus dievaluasi. Bahkan dihentikan. Jangan tunggu korban berikutnya baru bertindak,” kata Rudianur dengan nada tegas.
Ia menambahkan, DPRD Kotim siap mendorong regulasi daerah yang memberi dasar hukum kuat untuk penindakan, termasuk pembekuan izin trayek dan operasional angkutan bermasalah. Menurutnya, keselamatan lalu lintas harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi.
“Nyawa masyarakat Kotim jauh lebih berharga daripada keuntungan perusahaan. Ini peringatan keras,” pungkasnya.(ang/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama