PANGKALAN BUN,radarsampit.jawapos.com- Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) memperkuat pengawasan terhadap lalulintas hewan dan produk hewan, yang masuk ke wilayah setempat. Terutama melalui Pelabuhan Panglima Utar di Kecamatan Kumai.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah kabupaten setempat untuk memastikan keamanan pangan. Selain itu mencegah penyebaran penyakit hewan menular, serta mendukung keberlanjutan sektor peternakan lokal.
Kepala Dinas Pertanian Kobar Kris Budi Hastuti mengatakan, pengawasan lalulintas hewan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan keamanan produk hewan yang beredar di pasaran.
"Kami tidak hanya melakukan pemeriksaan administrasi, tetapi juga memastikan kesehatan hewan melalui pengawasan di pos-pos pemeriksaan hewan. Ini penting agar rantai pasok hewan tetap aman dan tidak mengganggu stabilitas ekonomi daerah,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, petugas Check Poin Kumai dari Distan Kobar bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian, serta Balai Karantina Hewan. Pos check poin antarpulau terletak di Kumai untuk memantau pergerakan hewan antarwilayah setiap hari yang masuk melalui pelabuhan Kumai.
Selain itu lanjut Kris, Distan juga memfasilitasi pelaku usaha peternakan dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan terkait perizinan, sertifikasi kesehatan hewan, dan tata cara distribusi yang sesuai standar.
Dengan pengawasan yang ketat dan dukungan kebijakan yang berpihak pada peternak, Distan Kobar berharap sektor peternakan dapat menjadi penggerak utama ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin agar peternak dan pedagang merasa terbantu. Pengawasan ini bukan untuk menghambat, tetapi justru untuk memastikan perdagangan hewan berlangsung sehat, legal, dan menguntungkan semua pihak," tegas Kris Budi.
Langkah ini pun mendapat apresiasi dari para pelaku usaha ternak. Salah satunya Udin, yang menilai kebijakan tersebut membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap ternak miliknya.
“Sekarang pembeli lebih yakin karena ada jaminan kesehatan dan legalitas dari Dinas Pertanian. Ini juga berdampak positif bagi penjualan kami,” pungkasnya. (tyo/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama