Radarsampit.jawapos.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyoroti kemunculan label rating Indonesia Game Rating System (IGRS) pada sejumlah gim di platform Steam. Pemerintah menegaskan, label tersebut bukan hasil klasifikasi resmi yang telah diverifikasi.
Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi, Sonny Hendra Sudaryana, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, rating yang muncul masih menggunakan mekanisme internal berbasis self-declare atau penilaian mandiri oleh pengembang.
“Rating yang beredar tersebut bukan merupakan hasil klasifikasi resmi IGRS. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik, terutama terkait kelayakan usia suatu gim,” ujarnya.
Menurutnya, penggunaan label IGRS tanpa melalui proses verifikasi resmi berisiko menyesatkan pengguna, khususnya dalam perlindungan anak di ruang digital.
Berpotensi Langgar Regulasi
Komdigi menilai praktik tersebut berpotensi tidak sesuai dengan sejumlah aturan yang berlaku di Indonesia. Di antaranya adalah:
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan UU ITE
-
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2024 tentang klasifikasi gim
-
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik
Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap platform wajib menyajikan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Akan Panggil Steam
Komdigi menyatakan akan segera meminta klarifikasi kepada pihak Valve Corporation selaku pengelola Steam. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional.
“Kami meminta platform untuk memastikan bahwa setiap informasi yang ditampilkan kepada publik akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Sonny.
Jika dalam evaluasi ditemukan adanya pelanggaran, pemerintah tidak menutup kemungkinan akan memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pengawasan Diperketat
Di sisi lain, Komdigi juga terus melakukan pembenahan terhadap sistem IGRS agar lebih akurat dan kredibel. Penguatan dilakukan pada aspek verifikasi dan pengawasan terhadap klasifikasi gim.
Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dan mengacu pada sumber resmi saat melihat rating gim, guna menghindari kesalahan persepsi, terutama terkait batasan usia.
Komdigi menegaskan bahwa perlindungan pengguna di ruang digital merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, platform, maupun masyarakat.
Editor : Slamet Harmoko