KUALA KURUN,radarsampit.jawapos.com-Pada tahun 2026, jumlah penduduk Kabupaten Gunung Mas (Gumas) sebanyak 148.000 lebih jiwa, dengan tingkat kemiskinan 5,48 persen. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan daerah, pemerintah kabupaten (pemkab) menggelontorkan anggaran ratusan miliar, yang tersebar di sejumlah perangkat daerah.
"Kami mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan yakni Rp173,236 miliar, dengan realisasi sampai saat ini mencapai sekitar Rp106,997 miliar," ucap Sekda Gumas Richard, Rabu (9/9).
Dalam penanggulangan kemiskinan, lanjut dia, ada sejumlah kendala yang masih dihadapi di lapangan, seperti penetapan APBDes yang terlambat sehingga berdampak terhadap penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dan program lainnya.
Baca Juga: Kinerja Kepala Sekolah di Gunung Mas Perlu Pengawasan
Kemudian, belum optimalnya verifikasi dan validasi data kemiskinan di desa dan kelurahan yang sangat berpengaruh terhadap kualitas data maupun kondisi geografis yang turut mempengaruhi harga.
"Mengatasi kendala itu, kami sudah menjalankan sejumlah upaya penanggulangan kemiskinan, yakni gerakan pangan murah, bedah rumah, pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN), bantuan sosial, serta program Sekolah Rakyat,"papar Richard.
Dia mengakui, untuk pelaksanaan gerakan pangan murah tersebut dilakukan menjelang hari-hari besar keagamaan. Dari instansi terkait menjual komoditas pangan kepada masyarakat dengan harga yang jauh lebih murah di pasaran, karena sudah disubsidi.
"Gerakan pangan murah ditujukan untuk menjaga kestabilan harga, memastikan ketersediaan bahan pokok berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus perkuat daya beli masyarakat," jelasnya.
Selanjutnya, juga dilakukan penyediaan daging dan telur dan upaya pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura melalui kebun penyangga, termasuk kolam ikan penyangga inflasi.
"Langkah itu kami arahkan untuk membantu upaya menstabilkan harga pasar, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat," tegas Richard.
Ditambahkannya, dalam hal pemutakhiran data, Pemkab Gumas telah mengajukan permohonan data DTSEN by name by address (BNBA) desil 1-5 kepada pihak Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.
"Kalau program Sekolah Rakyat, itu sudah berjalan. Beberapa waktu lalu, telah digelar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), dan rapat evaluasi tim transisi pelaksanaan Sekolah Rakyat permanen bersama pemangku kepentingan terkait," pungkas Richard. (arm/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama