Antrean kendaraan di sejumlah SPBU Kalimantan Tengah, kembali menimbulkan keresahan. Kondisi itu akhirnya memicu aksi protes turun ke jalan, yang digelar Aliansi Masyarakat Kalteng Resah. Mereka mendatangi Kantor Pertamina Area Retail Kalteng di Jalan RTA Milono, Palangka Raya, Senin (14/9).
----------------------
Mengawali aksi itu, massa mempertanyakan kelangkaan dan panjangnya antrean BBM yang dinilai sudah tidak wajar. Persoalan itu terasa semakin berat karena masyarakat juga masih berhadapan dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga pemadaman listrik bergilir.
“Antrean sangat panjang. Kita ini sudah kabut asap dan ditambah listrik kembali padam bergiliran. Seperti di Lamandau, masyarakat kasihan,” kata Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Kalteng Resah, Aris.
Menurutnya, antrean yang berlangsung hampir sebulan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai pasokan dan distribusi BBM.
“Pokoknya kondisi ini segera disikapi dan diatasi. Ingat masyarakat kasihan. Antrean panjang. Jangan sampai dibiarkan,” tegasnya.
Mereka juga membawa sejumlah tuntutan. Pertamina didesak mengevaluasi kebijakan penyesuaian harga BBM, sekaligus menjelaskan secara transparan dasar pertimbangan kenaikan harga kepada masyarakat.
Baca Juga: Pemkot Palangka Raya Didesak GMNI Kalteng, Agar Sikapi Antrean BBM di SPBU
Pertamina juga diminta menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di seluruh Kalteng. Massa meminta pemerintah dan Pertamina berkoordinasi untuk menurunkan kembali harga BBM yang mengalami kenaikan.
Tak kalah penting, mereka meminta transparansi kuota harian BBM di setiap SPBU di Kalteng.
Sementara pihak Pertamina merespons tuntutan tersebut dengan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat.
Sales Area Manager (SAM) Retail PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Kalteng Donny Prasetya memastikan pihaknya terus mempercepat penyaluran BBM.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat Kalimantan Tengah atas terjadinya antrean panjang sehingga membuat ketidaknyamanan masyarakat dalam mendapatkan bahan bakar minyak, terutama jenis Pertalite,” ujarnya.
Donny memaparkan, kondisi saat ini berbeda dengan persoalan yang terjadi pada Mei 2026. Menurutnya, stok BBM di Kalteng saat ini kondisinya aman.
Ia menilai, salah satu pemicu antrean adalah pergeseran konsumen dari Pertamax ke Pertalite. Perpindahan itu terjadi karena selisih harga yang cukup besar.“Banyak beralih dari Pertamax ke Pertalite karena disparitas harga terlalu tinggi. Selisihnya Rp6.300. Selisih itu sudah di luar penerimaan masyarakat,” jelasnya.
Perpindahan sekitar tujuh persen konsumen, lanjut Donny, cukup signifikan dan berdampak terhadap peningkatan permintaan Pertalite. Mengantisipasi hal itu, Pertamina mempertebal stok Pertalite sekitar 10 persen dari kondisi normal.
Pelayanan di sejumlah SPBU juga ditambah. Ada SPBU yang beroperasi 24 jam dan sebagian lainnya mulai melayani sejak pukul 05.00 WIB.“Antrean semakin pendek. Kita akan terus lakukan penambahan pelayanan,” katanya.
Pertamina juga memastikan pasokan BBM Kalteng aman untuk sepekan ke depan dan akan terus ditambah sesuai kebutuhan.“Stok aman-aman saja untuk Kalteng. Pokoknya kuota aman,” tegas Donny.
Khusus di Palangka Raya, kuota BBM sepanjang 2026 disebutnya mencapai lebih dari 99 ribu kiloliter (KL).
Terpisah, persoalan serupa juga masih dirasakan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Pemerintah setempat kini menunggu realisasi rencana penambahan kuota BBM sekitar tiga persen pada triwulan IV 2026.Rencananya berlaku Oktober hingga Desember.
Sebelumnya, Asisten II Setda Kotim Rody Kamislam mengatakan rencana itu merupakan hasil koordinasi dan audiensi pemerintah daerah dengan Pertamina.
“Dari hasil audiensi dengan Pertamina, ada rencana penambahan sekitar 3 persen untuk triwulan IV. Tambahan itu akan berlaku pada Oktober, November, dan Desember,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kotim Juliansyah berharap tambahan tersebut benar-benar mampu mengurai antrean. Menurut dia, persoalan tidak hanya terletak pada jumlah kuota, tetapi juga pola distribusi di lapangan.
“Yang penting bukan hanya kuotanya bertambah, tetapi bagaimana penyalurannya di lapangan. Jangan sampai kuota bertambah tetapi persoalan antrean tetap terjadi,” katanya.
Dipaparkan Juliansyah, jika menggunakan kuota Pertalite sekitar 1.760 kiloliter sebagai dasar perhitungan, tambahan tiga persen setara sekitar 52,8 kiloliter atau 52.800 liter. Jika dibagi rata selama tiga bulan, tambahan tersebut sekitar 17,6 kiloliter per bulan.
“Harus dipastikan distribusinya tepat. Kita tidak ingin kuota bertambah tetapi masyarakat tetap antre panjang,” tegasnya.(daq/ang/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama