Upaya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi kebakatan hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng), salah satunya dengan mengoptimalkan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Melalui pengembangan bioekonomi, bisa dilakukan tata kelola hutan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di daerah.
-------------------------------------
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, KPH memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mewujudkan pencegahan karhutla secara tepat.
Ia menegaskan, pengelolaan hutan tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat hingga kelompok perhutanan sosial.
“Pengelolaan hutan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat hingga kelompok perhutanan sosial,” ujarnya, saat menghadiri kegiatan Dinas Kehutanan Kalteng bersama Kementerian Kehutanan RI di Kawasan Pager wilayah Kecamatan Rakumpit, Palangka Raya, Jumat (22/5).
Dalam kegiatan itu juga, dilakukan simulasi pemadam karhutla, serta dialog.
Laksmi menjelaskan, KPH menjadi garda terdepan yang berperan mengoordinasikan berbagai aktivitas pemanfaatan hutan di tingkat tapak, baik oleh pemegang izin, masyarakat maupun pelaku perhutanan sosial.
“Keberadaan KPH sangat penting karena menjadi garda terdepan dalam mengoordinasikan berbagai aktivitas pemanfaatan hutan di lapangan, baik yang dilakukan pemegang izin, masyarakat, maupun pelaku perhutanan sosial,” imbuhnya.
Baca Juga: Cegah Karhutla di Palangka Raya dengan Melibatkan Masyarakat
Laksmi juga menekankan, pengembangan bioekonomi hutan juga menjadi bagian dari strategi jangka pendek dalam pengendalian karhutla, terutama di wilayah yang selama ini rawan mengalami kebakaran berulang.
Menurutnya, melalui pengelolaan bioekonomi, kawasan hutan yang sebelumnya rentan terbakar dapat dimanfaatkan secara produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“Kita melihat langsung kegiatan agroforestry di kawasan yang sebelumnya pernah terbakar dan kini dipulihkan dengan berbagai komoditas. Hasilnya mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Dirinya pun optimistis, Kalteng dengan potensi sumber daya hutannya dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah, apabila dikelola dengan baik dan berkelanjutan.
“Kami yakin Kalteng dengan sumber daya hutannya bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Tinggal bagaimana tata kelolanya terus diperbaiki agar manfaat hasil hutannya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” papar Laksmi.
Dicontohkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, M Agustan Saining, di kawasan KPH Kahayan Tengah seluas 50 hektare telah dilakukan pengelolaan bioekonomi hutan, melalui berbagai komoditas. Seperti pengembangan tanaman bawang Dayak, jagung, madu kelulut, perikanan hingga peternakan.
Ia pun berharap masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan dapat lebih maksimal memanfaatkan kawasan hutan melalui pengelolaan sosial maupun kelompok tani hutan.
“Pengelolaan hutan harus lebih baik, sehingga seimbang dalam penekanan kebakaran hutan,” tegasnya.
Agustan menambahkan, saat ini terdapat 18 KPH yang tersebar di seluruh Kalimantan Tengah dengan luasan yang berbeda-beda sesuai karakteristik wilayah. “Ini langkah nyata dalam pengelolaan hutan lebih baik. Semua untuk kepentingan ekonomi masyarakat,” tandasnya.(daq/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama